Masalah Agama dan Nasionalisme

PASAR KLIWON – Diskusi masalah dalam kerukunan beragama dan nasionalisme akan dilakukan MUI bersama berbagai tokoh agama dan organisasi masyarakat di Loji Gandrung, Sabtu (11/6).

Sekretaris MUI Surakarta, Mohammad Amir mengatakan, diskusi itu diselenggarakan Pemkot Solo dengan mengundang semua tokoh agama di Solo beserta Ormas. ”Rencana Sabtu besok. Kita doakan saja semua berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun,” katanya, Kamis (9/6).

Hormat kepada sang Merah Putih sebagai salah satu bentuk nasionalisme

Sementara itu, Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) Pemkot Solo, Suharso, belum menerima laporan adanya sekolah di Solo yang tidak mau hormat pada bendera Merah Putih. Tetapi, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan ada juga sekolah atau instansi lain yang tidak mau memberi hormat kepada Bendera Merah Putih. ”Semoga saja tidak ada,” katanya.

Menurutnya, perlu ada komunikasi antar masyarakat tentang arti kebangsaan. ”Saya kira yang diperlukan adalah komunikasi kepada masyarakat, tentang bagaimana berbangsa dan bernegara yang benar,” terangnya. ”Jangan menafsirkan hormat bendera sebagai bentuk kesyirikan. Kita harus kembali kepada kesepakatan awal berbangsa satu bangsa Indonesia, yang harus menghormati Bendera Merah Putih.” ( Joglosemar / Dwi Aji Hermawan / D0207009)

 

Sangkrah Minim Pegawai Kelurahan

Jumlah pegawai di Kelurahan Sangkrah, Pasar Kliwon dinilai terlalu minim dibanding dengan jumlah warganya yang harus dilayani setiap hari.

Akibatnya, pelayanan tak jarang harus mengantre lama karena beban tugas pegawai tak seimbang dengan jumlah warga yang minta dilayani.

“Kalau hari Senin, antrean warga yang minta pelayanan memanjang. Sebab, jumlah pegawai dan jumlah warganya memang tak seimbang,” kata Lurah Sangkrah, Mahendra Nugrahadi kepada Espos di ruang kerjanya, Jumat (3/6/2011).

Saat ini, kata Mahendra, jumlah pegawai Kelurahan Sangkrah hanya tujuh orang. Itu pun sudah termasuk dirinya sebagai lurah. Idealnya, kata dia, jumlah pegawai kelurahan sebagai pelayan masyarakat ialah 11 sampai dengan 12 orang.